Sejarah Pajak Sepeda di Indonesia – Baru- baru ini marak berita yang mengatakan kalau hendak diberlakukan pajak untuk para owner sepeda.

Sejarah Pajak Sepeda di Indonesia

 Baca Juga : Sejarah Penemuan Sepeda dan Perkembangannya di Indonesia

vintagebicyclepress – Tetapi, berita itu dibantah oleh Departemen Perhubungan( Kemenhub).

” Tidak betul jika Kemenhub lagi mempersiapkan regulasi terpaut pajak sepeda,” tutur Ahli Ucapan Kemenhub Adita Irawati dalam penjelasan tertulisnya.

Kemenhub menarangkan kalau artikel regulasi yang hendak terbuat merupakan buat menata bagian keamanan konsumen sepeda.

Tadinya, Ketua Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memperhitungkan kalau pemakaian sepeda butuh diatur mengenang aktivitas bersepeda terus menjadi gempar dampak endemi Covid- 19.

Tetapi, mengerti kah Kamu kalau Indonesia sempat meresmikan pajak buat sepeda di era kemudian?

Dimulai sejak masa pemerintahan kolonial

Pajak sepeda zaman dahulu diberlakukan dekat tahun 1950- 1970an.

Pajak dikenakan thd sepeda onthel, yg pajaknya diucap plombir ataupun peneng, terkait wilayah.

Plombir ini berupa lempengan metal yg diukir cocok dgn wujud kota. Bersamaan durasi, wujudnya bertukar jadi etiket.

19 Maret 2012, pajak sepeda di Indonesia sudah terdapat semenjak era rezim kolonial serta dilanjutkan pada era rezim Jepang ataupun sampai dini kebebasan.

Apalagi, ketentuan pertanyaan pajak ini terus menjadi kencang dikala era pendudukan Jepang. Untuk masyarakat yang telanjur melunasi, hendak dikenai kompensasi.

Penguasa pendudukan Jepang juga kerapkali menegaskan warga lewat pemberitahuan pada surat kabar supaya para owner sepeda serta alat transportasi lain lekas melunasi pajak.

Untuk masyarakat Jakarta serta sekelilingnya, pemberitahuan itu dilansir dalam surat kabar Asia Raya. Selanjutnya merupakan ilustrasi pengumumannya:

Jakarta Tokubetsu Shichoo mempermaklumkan kalau: Pajak sepeda untuk tahun 1945, banyaknya f 1,- atau f 0, 75 wajib dilunasi saat sebelum bertepatan pada 1 bulan 3 tahun 1945;

Saat ini pada mereka yang berhubungan diserahkan peluang buat melunasi pajak itu pada setiap hari kegiatan;

a. Di Kantor Bendaharawan Jakarta Tokubetsu Shi, Kebon Sirih Nomor. 22 dari jam 9. 30- 1. 30 siang, melainkan hari Kamis dari jam 9. 30- 12( mulai tangal 16 alhasil 29 bulan 2 pula dari jam 4- 7 petang).

b. Di Kantor Kesehatan Kota, Jalur Kanna nomor. 10 serta di pasar- pasar: Jatinegara, Senen, Kebun Besar, Glodok serta di Tanah Kakak dari jam 9. 30- 1. 30 terdapat peluang buat melunasi pajak itu.

Tetapi peluang buat melunasi ditempat- tempat itu cuma diadakan sepanjang bulan Januari 1945. Sepeda wajib dibawa.

Tidak hanya itu, dituturkan pula kalau pemasangan isyarat pajak itu bisa pula dicoba di sekolah- sekolah, kantor- kantor industri ataupun tempat lain dengan ketentuan jumlah sepeda sangat sedikit 50 serta duit pajak dibayar terlebih dulu.

Pemasangan peneng dan pemberlakuan denda

Ada pula pembayaran pajak sepeda yang dicoba sehabis batas waktu durasi hendak ditambah sebesar 20 persen.

Hendak namun, jumlah bonus itu sangat banyak pada f 1, buat setiap alat transportasi.

Harga aplikasi pajak f 1,- atau f 0, 75 tergantung pada alamat pesepeda. Tidak hanya itu, pula dibedakan dari bidang kepemilikan, antara kanak- kanak sekolah sampai para pekerja.

Pajak sepeda f 0, 75 cuma diserahkan buat sepeda- sepeda anak sekolah yang bagi catatan sekolah( dengan pesan penjelasan Kepala Sekolah) terdaftar selaku anak kedua ataupun berikutnya dari sesuatu keluarga.

Aplikasi pajak pula tergantung pada materi sepeda, semacam ban yang digunakan.

Buat sepeda yang sudah dibajar pajaknya, hendak diberi” peneng”.

Peneng berbentuk lempengan besi/ lencana yang dipasang di sepeda, selaku indikator kalau sepeda itu sudah tedaftar selaku subjek pajak.

Tanpa peneng, pesepeda hendak dikenakan kompensasi bila terjebak razia.

 Baca Juga : Doubling down, Royal Enfield Continental GT 650 

Masih diberlakukan setelah merdeka

Sehabis Indonesia merdeka, pajak sepeda tidak langsung dicabut. Beberapa wilayah sedang meresmikan pajak ini sampai tahun 1980- 1990- an. Pajak itu diketahui pula dengan gelar” plombir”.

Sebagian wilayah itu di antara lain merupakan Yogyakarta, Bersih, Kediri, Banyuwangi, serta Bandung.

Misalnya, di Yogyakarta, mengambil Setiap hari Kompas, 12 Februari 1970, Penguasa Wilayah Yogyakarta menghasilkan kartu alat transportasi tidak bermotor.

Walaupun kartu itu tercetak tahun 1964, namun dipakai selaku pajak sepeda tahun 1969. Setelah itu, pemungutan pajaknya dicoba pada dini Februari 1970.

Para RT serta RK dalam area juga melaksanakan penagihan pajak sepeda dengan menghadiri rumah- rumah masyarakat.

Jumlah sepeda di masing- masing rumah dikontrol serta dikenakan bayaran sebesar Rp 50,- untuk tiap- tiap sepeda.

Setelah itu, mengutip Setiap hari Kompas, 2 Agustus 1974, owner sepeda di Bandung pula sedang wajib melunasi peneng sepeda 2 kali dalam satu tahun, tiap- tiap Rp 50,-.